Sebenarnya yang aku tahu, pekerjaan Waduk Pluit meliputi 2 tahap. Tahap pertama, pembangunan Waduk Pluit ini sebesar 80 hektar berkapasitas 2,5 juta meter kubik. Meliputi pekerjaan penggalian serta pekerjaan mekanik dengan  mengeluarkan air ke pintu air Pasar Ikan. Dan tahap kedua adalah pembangunan pintu penutup Waduk Pluit ini, ring kanal sert 3 jembatan dan dam di Ancol. Semuanya sudah di desain sedemikian oleh ahli2 yang berpengalaman.

Biayanya cukup besar termasuk penelitian dan mendapat dana pinjaman dari Belanda. Termasuk untuk pembebasan lahan. Pekerjaan dimulai dengan penandatanganan tahun 1977 dan selesai tahun 1980. Presiden Soeharto meresmikan Waduk Pluit tahun 1982, yang dilengkapi dengan sistem polder untuk mengendalikan genangan air di beberapa daerah sekeliling waduk tersebut.

***

Ini sekilas tentang Waduk Pluit yang sebenarnya benar2 dirancang dan di desain oleh ahli2 yang berpengalaman, apalagi dengan dana bantuan dari Negeri Belanda.  Artinya, untuk mendapatkan dana bantuan dari luar negeri, pastilah semuanya merupakan desain yang teruji, karena tiak akan yang akan meminjamkan dana kepada Indonesia, jika penelitian2nya tidak sesuai dengan standard2 desain yang ada. Artinya juga, Waduk Pluit ini seharusnya sesuai dengan prediksi2 yang di inginkan, apalagi dana penelitian pastilah sangat besar.

Tetapi pada kenyataannya sejak diresmikan tahun 1981 itu, apakah Waduk Pluit benar2 sesuai dengan yang diharapkan? Apakah Waduk Pluit mendapat perlakuan yang layak sebagai fasilitas umum Jakarta? Apakah Waduk Pluit mampu menyerap air dan genangan2 air yang bisa memporak porandakan Jakarta? Padahal sistem polder sudah terbangun sejak pertama kali Waduk Pluit ada, kan?

Ketika gembar gembor banjir Jakarta sejak beberapa tahun belakangan ini, Waduk Pluit, masih tidak di gubris oleh warga Jakarta. 

Mengapa demikian? 

Mengapa warga Jakarta hnya ‘menyalahkan’ debit air hujan yang turun sampai berlipat kali dan banjirpun melanda? 

Apakah hanya sungai yang menjadi kambing hitam, dengan pendakalannya sampai ½ tinggi sungai dengan pemukiman2 di bantaran sungai? 

Mengapa baru sekitar beberapa bulan ini ( setelah ada pak Jokowi ), Waduk Pluit mulai ‘dirusuhi’ oleh warga Jakarta? 

Apakah karena kita melihat Waduk Pluit sekedar tempat penampungan air hujan tanpa tahu sejarahnya, dan tanpa peduli dengan keadaannya?

Ya, sering kita, terutama aku, sangat menyayangkan sebuah fasilitas di Jakarta yang rusak dan tidak terpelihara. Jangankan sebuah Waduk yang sebenarnya bisa menjadi penampungan air banjir, fasilitas2 yang tersebar dan mempunyai fungsi strategis bagi warga Jakarta saja, sangat tidak terurus! 

Seperti tidak pedulinya warga Jakarta serta pemda Jakarta untuk memelihara halte2 bus yang tidak berfungsi, atau ketidakpedulian warga Jakarta yang masuk seenaknya dalam fasilitas Trans Jakarta. Apalagi sebuah waduk yang besar, yang mungkin tidak banyak penduduk Jakarta tahu tentang adanya waduk tersebut.

Cerita tentang Waduk Plui sudah aku tuliskan di beberapa tulisanku terdahulu :

Ada Apa Dengan Waduk Pluit? dan Sedikit Konsep Untuk waduk Pluit untuk Pak Jokowi jelas bahwa Waduk Pluit merupakan fasilitas untuk warga Jakarta. Pertumbuhan penduduk Jakarta dari tahun ke tahun terus bertambah tinggi. Dan merekapun tidak mampu untuk membeli rumah yang ditawarkan pengembang2 di Jakarta. Apalagi mereka berasal dari setor pekerja menegah kebawah yang tidak mampu memikirkan ‘bagaimana menjadi warga kota Jakarta yang baik’. Mereka hanya berusaha untuk memikirkan mencari uang lebih baik dari pada bekerja di kampung halaman mereka …..

Dan mereka membangun daerah ’slum’ yang baru, termasuk dibantaran sungai dan bantaran Waduk Pluit ini …..

Ketika ditahun 2004 kemarin, Waduk Pluit memiliki endapan lumpur sekitar setinggi 1 meter! Berarti pendagkalan waduk yang juga berarti mengurangi debit air hujan! Sehingga jika dihitung dari awal 80 hektar sampai 2004, sudah 1/3 kapasitas waduk ini terisi lumpur! Apakah ada yang peduli? Aku rasa tidak! Bahkan wrga urbanisasi semakin meluas, termasuk di bantaran waduk ini.

Setelah Jokowi ‘masuk’ ke Jakarta, beliau mulai melakukan normalisasi Waduk Pluit ini, dan ternyata SEBAGIAN WARGA TIDAK SETUJU, dan justru mengecamnya! Hmmmm …..

Pemda melakukan pengerukan lumpur serta merelokasi pemukiman kumuh disana. Dan tiba2 Komnas HAM tiba2 muncul untuk mempertahankan hak asasi warga yang ( merasa ) haknya direbut oleh Jokowi. Padahal jika aku tuliskan di Ada Apa dengan Waduk Pluit?, jelas2 terlihat bahwa taman disekitarnya merupakan tanah negara yang tidak unttuk mendirikan pemukiman. 

Ditambah lagi, jika memang sebidang tanah mau diddirikan rumah, semuanya harus mendapatkan ijin lewat DP2B ( Ijin mendirikan Bangunan ), bukan sekedar membangun rumah dengan seenaknya.

Kelayakan sebuah kota sebagai tempat tinggal, bukan sekedar ‘untuk tempat tinggal saja’. Fasilitas2 umum harus diperhatikan. Konsep2 untuk rekreasi juga harus ditambahkan. Tempat2 untuk bekerja, berusaha atau berdagang, bukan hanya sekedar berjualan tanpa ijin. Bahkan sebuah rumah yang nyaman untuk ‘tempat tinggal’, tidak boleh dipakai sebagai tempat berdagang! 

Semuanya ada aturannya.

Begitu juga dengan Jakarta sebagai tempat tinggal yang nyaman. Ketika sebuah waduk Pluit, yang semestinya merupakan sebuah fasilitas untuk membuat banjir menurun dan di desain dengan baik serta ahli2 dengan penelitiannya yang memakan biaya mahal, tetap saja Jaarta tidak mau atau tidak peduli untuk merawatnya! Bagaimana dengan cerita2 komunitas2 atau LSM-LSM yang terbatas, baik desain dan dananya?

Ah ….., mungkin aku hanya ‘omong ngaco’. Aku hanya berangan2, untuk kita lebih peduli dengan lingkungan kita. Sesuatu yang baik, indah dan mahal, yang di sediakan oleh pemerintah saja tidak mampu membuat kita peduli, bagaimana dengan sesuatu yang  ( mungkin ) jelek dan murah tetapi dibangun dengan ‘hati’ oleh sekelompok masyarakat untuk yang terbaik bagi Jakarta ….. Lalu, kita harus bagaimana?

#angansianghujandatang…..

Profil | Tulisan Lainnya