Sebelumnya :

Masih Ingat tentang ‘Pengendalian Banjir’ Tahun 1965 - 1985 di Jakarta?

Sebenarnya, mengapa sistim pengendalian banjir di Jakarta dinilai tidak atau kurang berhasil? Dimana memang sistim pengendalinya banjir Jakarta dibagi 2, yaitu jaman pemerintahan kolonial Belanda dengan pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan.

Dari beberapa buku referensi yang ada tentang ini, aku bis mengambil kesimpulan bahwa dana yang tebatas  dan permasalahan rumit rawan konflik dengan pembebasan tanah warga, yang menjadikan semua rencana2 yang sudah ditetapkan, tidak ( atau tertuda penyelesaiannya ) dapat diselesaikan!

Contohnya :

Banjir Kanal Barat ( BKB ) sebenarnya sudah mulai direncanakan sejak tahun 1923 oleh Herman van Breen. Tetapi proyek itu mulai dibangun baru tahun 1973 ( sudah tertinggal 50 tahun ). Masalahnya adalah dana serta pembebasan lahan warga dan rumitnya masalah sosial. Apalagi Banjir Kanal Timur ( BKT ). Baru dimulai sekitar tahun 2006. Berarti sudah puluhan tahun baru dapat direalisasikan!

Padahal pada pemerintahan kolonial Belanda, mereka sudah memprediksi dengan serangan banjir di Jakarta khususnya, secara Belanda memang sangat ‘akrab’ dengan air yang menjadikan mereka belajar berabad2 yang lalu tentang air serta menjadikan Belanda sangat ‘jenius’ tentang air.

( Catatan : Negeri Belanda berada dibawah permukaan air laut, sehingga mereka berupaya keras untuk menyelamatkan negerinya dari ancaman air laut ).

Bahkan beberapa proyek pengendalian banjir yang sudah direncanakan sama sekali tidak terbangun. Semisal, tentang waduk. Sejak dulupun, pembangunan waduk serta pintu2 air di Jakarta beberapa buah tidak terealisasi.

Kota Jakarta ini sudah sangat ‘tidak masuk akal’ untuk sebuah peraturan2 yang terus menerus dilanggar. Padahal peraturan2 tersebut merupakan peraturan untuk kesejahteraan bersama warga kota.  

Dengan Jakarta yang dulu saja, banjir kerap menyapa yang tambah lama tambah luas. Apalagi Jakarta yang sekarang, yang terus menerus di’incar’ investor atau pengembang untuk membangun gedung2 atau proyek2 perumahan untuk ‘keserakahan’. Bahwa gedung2 dan proyek2 tersebut memang untuk warga kota juga, tetapi semuanya ada aturannya,  bukan seenaknya saja demi keuntungan sendiri belaka …..

***

Sistim kanal dan pengendalian banjir Jakarta sepertinya tidak atak belum berhasil, karena topografi yang datar, sehingga air tidak bisa menalir karena gravitasi. Apalagi sungai2 yang ada di Jakarta itu sangat rawan sebagai ‘tempat pembuangan sampah’ warga! Ditambah dengan sedimentasi lumpur yang tidak pernah dikeruk seama puluhan tahun! Sehingga, pembangunan kanal atau normalisasi sungani2 di Jakarta sekarang ini JIKA TIDAK TERUS DIPELIHARA, semuanya akan tetap mengakibatkan banjir. Itupun jika curah hujan tidak berambah tinggi, yang pada kenyataannya memang dari tahun ke tahun terus semakin tinggi …..

Memelihara ( maintance ) Jakarta itu tidak mudah sama sekali. Sakah satunya tentang pengendalian banjir. Dengan Jakarta ( dahulu disebut Batavia ) seperti dulu saja, dengan fisik kota yang masih sangat baik untuk peresapannya, sudah dilanda beberapa banjir, apalagi Jakarta sekarang, yang peresapannya serta pengendalian banjirnya sudah semakin parah?

Tanggapan tentang beberapa artikel yang menyalahkan pemda :

Menaggapi beberapa tulisan yang ‘menyalahkan’ Jokowi tentang banjir di Jakarta, mungkin bisa lebih dicermati. Bahwa tidak ada yang perlu disalahkan.

Sekarang,

Sebagai warga kota, apakah kita sudah menjalankan kewajiban untuk mentaati peraturan2 perkotaan, yang tujuannya demi kepentiang bersama? Misalnya :

1.       Tidak membuang sampah sembarang sehingga sampah menumpuk di sungai, selokan, bahkan laut?

2.       Tidak membangun rumah / atau gedung tanpa ijin, yang bisa mengakibatkan beban ‘tanah’ Jakarta lebih berat dan tidak adanya penyerapan2 untuk air hujan Jakarta?

3.       Tidak membangun villa2 di Puncak dan selatan Jakarta karena penyerapan ada disana?

4.       Mentaati peraturan2 untuk membangun rumah, sehingga penyerapan sesuai dengan rencana?

5.       Mau ‘berkorban’ untuk semuanya jika ada penggusuran karena harus menormalisasi bantaran sungai atau waduk, dan mau dipindahkan ke tempat2 yang sudah disediakan?

6.       Dan sebagainya …..

Bagaimana dengan pemda DKI Jakarta:

1.       Bekerja sebaik2nya untuk yang terbaik bagi Jakarta?

2.       Tegas untuk menjalankan peraturan2 yang sudah ditetapkan sebelumnya?

3.       Bisa atau mau bekerjasama untuk tidak ‘mengambil’ hak warga kota dengan membiarkan investor atau developer yang ingin membangun sebuah mix-used, dengan alasan apapun?

4.       Mampu dan mau untuk ‘merangkul’ warga kota sebagai mitra kerja demi kepentingan bersama?

5.       Bekerjasama denan pemda2 sekelilingnya, bahkan dengan pemerintah pusat, demi kota Jakarta untuk ‘Jakarta Baru?’

6.       Dan sebagainya …..

Kupikir, semuanya salah dan semuanya juga bisa disebut benar’ dalam konteks yang berbeda. Warga kota yang memang sudah padat, ternyata membutuhkan ruang untuk tepat tinggal, sementara ruang tersebut sudah tidak memungkinkan. Apakah ini yang menjadi kesalahan pemda? TIDAK untukku!

Aku bukan memuja pemda, aku juga bukan membela warga kota. Aku berada di tengah2, yang cinta Jakarta serta peduli untuk Jakarta lebih baik. Apalagi, aku berada di sebuah ke-profesional-an sebagai arsitek dan urban planner, yang sungguh sangat ingin Jakarta lebih baik.

Jika masing2 sadar tentang kepedulian dan mau berkolaborasi untuk ‘Jakarta Baru’, aku sangat yakin dan percaya, bahwa Jakarta akan menjadi ‘Jakarta Baru’ yang kita terus idam2kan.

Jika kota2 negara lain bisa, MENGAPA JAKARTA TIDAK BISA?

Profil | Tulisan Lainnya