Penelitian Terdahalu Tentang Pemukiman

Beberapa pemikir Jakarta mengatakan bahwa dengan adanya pertumbuhan penduduk yg sedemokian cepat tanpa pengadakan sarana kota, akan menimbulkan kepincangan2 diberbagai sector. Meskipun arus urbanisasi dicoba untuk dibendung dangan berbagai cara dan Jakarta dinyatakan sebagai kota tertutup, namun Jakarta tetap saja dibanjiri oleh arus pendatang. Hal demikian tentu mengakibatkan kurangnya fasilitas untuk hidup di Jakarta, terutama masalah perumahan.

Keadaan fisik lingkuan perkampungan di Jakarta adalah padat dengan penduduk, kurangnya prasarana, sanitasi dan fasilitas lingkungan, sehingga berdampak kepada kualitas hidup penduduknya. Keadaan yg seperti inilah yg membuat beberapa orang / lembaga tertarik untuk mengadakan perbaikkan kualitas hidup penduduk Jakarta dengan cara berusaha untuk memperbaiki yg sudah ada, misalnya proyek MHT bagi daerah2 ‘minus’ di Jakarta.

 

Pemukiman kumuh di Jakarta.

Pemerintah daerah juga mencoba untuk menyusun konsep perumahan yang ideal, sejalan dengan lajunya perkembangan kota masa sekarang ini. Konsepsi baru tentang perumahan ini pada dasarnya dilandasi oleh kendala utama yg terdapat di negara2 berkembang, yaitu :

Hasil penelitian dari Bappem proyek MHT setiap tahun, rata2 30% keadaan rumah di perkampungan Jakarta dalam keadaan buruk. Sekalipun angka pertumbuhan penduduk dari hasil sensus 1990 menunjukan penurunan menjadi 2,4%, namun penduduk bertambah 200.000 jiwa per-tahun, yang artinya sbb :

200.000 : 360 hari = 600 jiwa / hari

600 : 5 jiwa / keluarga = 120 keluarga / hari

60% miskin = 72 keluarga / hari

72 : 24 jam = 3 rumah / jam

 

Pemukiman sederhana dan ideal yg dibutuhkan.

Dari perhitungan diatas nyata bawa penyediaan rumah bagi golongan berpenghasilan rendah memang sulit dipecahkan, sekalipun dengan proyek RSS ( rumah sangat sederhana ). Pemerintah juga berusaha merubah kosep perumahan secara horizontal menjadi perumahan vertical ( rumah susun ), tetapi ternyata menurut survey yg dilakukan di Tambora dan Karangayar menunjukkan bahwa hanya 3% dari penduduk asal yg bersedia tinggal di rumah susun. Menurut angka dari Menpera ternyata di Jakarta terdapat perkampungan kumuh sekitar 4000 ha yg dihuni oleh penduduk sekitar 2,4 juta jiwa, yg artinya sbb :

2,4 juta : 5 jiwa = 480.000 keluarga

480.000 x Rp.600.000/unit utk 18 m2 = Rp.2.800.000.000.000

Kalau setiap tahun dianggarkan Rp. 100.000.000.000, maka diperlukan waktu 28 tahun untuk menyelesaikannya

Tetapi apakah dalam 28 tahun tidak mengalami perubahan penduduk Jakrta? Masalah inilah yg sulit dicarikan jalan keluarnya.

Sejalan dengan itu, ternyata para pengembang mengambil pengertian yg salah tentang kurangnya fasilitas perumahan bagi penduduk Jakarta, tanpa menggaris bawahi bahwa yg membutuhkan fasilitas ini mayoritas adalah penduduk golongan rendah. Pengembang melakukan investasi besar2an di bidang perumahan ( yg notebene merupakan perumahan untuk golongan menengah dan atas ), serta seluruh fasilitasnya seperti pertokoan, perkantoran, rekreasi, dsb.

 

Rumah mewah diatas 2 milyard.

Hal ini ternyata mengganggu keseimbangan peruntukkan lahan di Jakarta yg mengakibatkan makin banyaknya bangunan di Jakarta tetapi masalah perumahan bagi mayoritas penduduk berpenghasilan rendah belum dapat diatasi secara tuntas.

Salah satu factor penting rendahnya kondisi social ekonomi masyarakat perkampungan, adalah rendahnya pendidikan serta ketrampilan mereka. Ketrampilan perlu untuk meningkatkan mutu kerja dan prodktivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besr latihan ketrampilan yg diperoleh kaum migrant diperoleh secara informal melalui proses magang pada teman atau kerabat mereka yg telah berpengalaman.  

Hal ini yg memperkuat ketergantungan para migrant terhadap sesame migrant terutama dari daerah asal yg sama. Disamping itu, ketrampilah yg diturunkan tidak mengalami kualitas. Dengan cara ini ternyata mmg sulit untuk dilakukan perbaikan kualitas sumber daya manusia, kecuali kesadaran dari mereka sendiri dan keinginan mereka untuk mendapatkan kehidupan yg lebih baik dimasa depan.

Pembangunan yg berwawasan lingkungan menjadi salah satu pilihan untuk memperbaiki system kehidupan Jakarta, disamping perbaikan system manajemen yg sudah ada. Kehidupan menuntut lingkungan hidup sejahtera, yg oleh manusia diwujudkan dalam pembangunan yg disesuaikan dgn kualitas hidup manusia atas tingkat kecukupan kebutuhan lahir batin mereka.

 

 Tata kota berwawasan lingkungan ( dibelakang rumahku ), Dallas – TX.

Tuntut ini ternyata mengancam pengerusakkan alam termasuk mengancam kehidupan manusia itu sendiri, seperti misalnya pembangunan yg berlebihan di Jakarta sehingga berkurangnya daerah resapan air serta lingkungan hijau sebagai paru2 kota.

 

Kota London yg masih / sangat memperhatikan paru2 kota. Hutan kota spt ini ada juga di New York. Ruang terbuka hijau di perkotaan.

Masalahnya sekarang adalah pembangunan dan pertambahan penduduk yg pesat di Jakarta mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam dan menurunnya kualitas lingkungan hidup yg ditandai dgn tumbuh kembangnya pemukiman kumuh, tak terkendalinya pembuangan limbah, pengurangan ruang terbuta hijau, gangguan kesehatan masyarakat, belum serasinya usaha peningkatan kegiatan ekonomi dgn lapangan kerjanya, rendahnya pemanfaatan sumber daya manusia dgn disipin kehidupan sosialnya dan kurangnya air untuk minum.

 

 Sampah menggunung di perkotaan.

Perencanaan dan perancangan yg bertitik tolak dari hubungan antara perilaku manusia dan lingkungan adalah salah satu pedekatan yg dapat dikatakan masih dalam tahap awal. Dalam hal ini latar belakang manusia akan menentukan perilaku seseorang yg antara lain tercermin dalam aktifitas orang tersebut. Perilaku dan kegiatan tsb akan menentukan macam dan hubungan wadah kegiatannya.

Pembangunan diluar kampung2 kumuh Jakarta, seperti pasar, terminal, perbelanjaan atau hotel sekalipun akan dapat memperkuat arau dapat menghancurkan system warga sekitarnya. Untuk itu pembangunan yg tergesa2 dan tidak melalui aturan2 yg berlaku akan dapat merubah total system kehidupan warga perkampungan Jakarta.

Untuk mengawasi jalannya pembangunan tersebut, maka diperlukan suatu pola pengawasan manajemen yg cocok, dimana sekarang ini pola yg dianut adalah mengawasi setiap tahap dari proses membangun serta proses penggunaan / pemeliharaan bangunannya. Dengan jumlah kegiatan membangun sebesa 16.000 proyek setiap tahunnya, maka diperlukan system manajemen khusus untuk mengawasi, karena tidak mungkin Pemda mengawasinya sendiri.  

Potensi yg dimanfaatkan Pemda adalah dengan memanfaatkan para tenaga professional, karena Pemda mempunyai kebijakan bahwa dalam pembangunan fisik yg ingin dicapai adalah kehidupan yg nyaman, aman, tertib dan bersih. 

Pemda juga mendambakan inisiatif dan kreatifitas dari kalangan professional teehadap perubahan2 atau harapan2 terhadap lingkungan yg ingin dibangun.