Jumat, 07 Januari 2011
Manajemen Fisik Kota Jakarta (5)
Jumat, 07 Januari 2011 by Christie Damayanti
By Christie Damayanti
Masalah-masalah Perkotaan Secara Umum ; Konferensi PBB Tentang Pemukiman di Turki.
Kota menjanjikan
kekontrasan. Kota merupakan pusat kekayaan tapi juga konsentrasi
kemiskinan. Kota member yg terbaik utk menciptakan kekayaan, tapi juga
kesempatan besar bagi keserakahan manusia. Kota memiliki berbagai
pelayanan social terbaik, tapi juga menjadi tuan rumah berbagai penyakit
social : kepadatan manusia yg berlebihan, kondisi hidup yg tidak sehat,
pengangguran, kesenjangan social serta pencemaran lingkungan.
Sekarang ini, hamper
setengah penduduk bumi tingga di perkotaan dan tahun 2025 menjadi
2/3nya. Penduduk kota bertambah 1 juta jiwa tiap minggunya. Peledakan
penduduk menjadi masalah bagi negara2 berkembang jauh melampaui negara
maju dgn perbandingan 1:2 dan tahun 2025 menjadi 1:4.
Menumpuknya jumlah
perduduk perkotaan menimbulkan berbagai masalah dan mengganggu kemampuan
pemerintah dalam menyediakan pelayanan umum yg mendasar. Ketidak
mampuan ini menyebabkab penderitaan manusia dan kerusakkan lingkungan yg
sulit dikendalikan dalam mempertahankan pola pembangunan berkelanjutan.
Masalah besar dari
pertumbuhan penduduk yg cepat adalah kemiskinan. Data menunjukan tingkat
kemiskinan kota besar sampai 60%. Meskipun investasi terus
berkembang, tapi hanya 1/3 penduduk perkotaan menghuni rumah dan
lingkungan yg layak huni. Sekitar 40% penduduk kota tidak mempunyai
akses ke air minum yg bersih dan hamper 50% adalah anak2.
Keprihatinan ini melewati
batas semu negara di dunia. Tingga laju penduduk pada berbagai kawasan
menyebabkan munculnya masalah umum yg menyertai pertumbuhan perkotaan yg
amat amat cepat, seperti pengangguran, perumahan yg tidak layak,
sanitasi yg buruk, pencemaran air dan udara sampah yg menunpu serta
kerusakan lingkungan yg lain, kemacetan, sistim transpotasi yg tidak
manusiawi, dll. Laju urbanisasi dan pembangunan daerah perkotaan yg
tinggi memperbesar resiko banjir krn daerah2 resapan air musnah atau
dihancurkan.
Organisasi Kesehatan
Dunia ( WHO ) mencatat : sedikitnya 4 juta anak balita dinegara
berkembang meninggal akibat saluran pernafasan yg akut. Pencemaran udara
di rumah dan dijalan ikut menurunkan tingkat kecerdasan anak.
Kondisi rumah dan sanitasi yg buruk serta lingkungan yg tidak layak huni menyebabkan sekitar 10 juta kematian manusia setiap tahun dan penyebab
berbagai factor kerusakan lingkungan, sehingga menyebabkan pemerintah
harus mengeluarkan biaya lebih besar dibanding pencegahannya.
Urbanisasi yg sangat
cepat juga merupakan tantangan masa depan. Proses urbanisasi menciptakan
kesempatan2 baru tapi juga memunculkan kesulitan2 baru. Tapi kota mmg
akan terus menarik, orang krn memiliki kelengkangkapan infra-struktur yg
diperlukan begi pertumbuhan ekonomi dan transformasi social, serta
menawarkan pembagian kekayaan pertumbuhan.
Fokus utama sekarang ini ada;ah kota harus bergerak menuju manajemen
kota yg mampu berbuat banyak untuk memobilisasi penduduk secara
keseluruhan. Kota harus mampu membangun dan memelihara infra-struktur
serta jaringan pelayanan yg diperlukan untuk kegiatannya dan membantu
kelompok miskin di perkotaan.
Tantangan bagi para
perencanaan kota dan penetu kebijakkan pembangunan di Negara berkembang
sekarang ini adalah mengindentifikasikan dan mengimplentasikan program2
inovatif berdasarkan atas :
- Desentralisasi kekuasaan dan sumber daya dari pemerintah pusat pada pemerintah kota.
- Memobilisasi pendapatan kota melalu sumber daya lokal dengn partisipasi aktif dari sector swasta dan organisasi2 masyarakat
- Menekankan
strategi pemberdayaan dibidang perumahan, pemukiman dan infra-struktur
dengan target bantuan secara khusus untuk kelompok lemah
- Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, khususnya di kawasan kumuh yg dihuni kelompok miskin
Ironisnya, manajemen kota sekarang ini masih berada pada prioritas rendah bagi banyak pemerintah Negara berkembang.
Hanya sedikit kota yg dapat menentukan sendiri system administrasinya
dan memiliki akses yg cukup kepada sumber daya tanpa pengawasan
pemerintah pusat.
Pada
hampir semua negara berkembang, kekuasaan politik masih terpusat. Hanya
sedikit kota yg memilih pengelolanya sendiri, sehingga menjadi sulit
berkembang. Meskipun demikian, mmg kota tidak bisa berharap banyak untuk
bisa mengelola dirinya dengan baik kalau tidak tersedia cukup tenaga yg
terdidik dan berpengalaman secara professional. Sementara perncanaan,
pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sistim pelayanan perkotaan yg
rumit membutuhkan kebebasan administrative yg lebih besar untuk
meningkatkan pendapatan daerah.
Jika
kota harus mengelola dirinya, memecahkan masalahnya sendiri dan
membiayai seluruh kegiatannya, darimana bisa diperoleh dana yg cukup ?
Secara
sederhana, dana bisa didapat dari pemerintah pusat. Tapi itu bukan
jawaban. Prinsip dasar bagi peningkatan kemampuan system keuangan kota
adalah dengan membiayai seluruh kebutuhannya sendiri., untuk secara
bertahap mengurangi bantuan dari pemerintah pusat dan menggantinya
dengan pendapatan dari sumber daya lokal.
Penduduk
kota secara umum mau membayar pelayanan yg mereka dapatkan, jika mereka
dapat menikmati hasilnya secara langsung. Banyak negara menggunakan
pajak property sebahagian pendapatan utama untuk menjalankan
infra-srtuktur kota. Penduduk mendapat keuntungan dari kenaikan nulai
tanah dan rumahnya. Jadi, pajak yg didukung pelayanan itu dikembalikan
untuk kepentingan masyarakat.
Keterbatasan
sumber daya manusia dan keuangan dari pemerintah kota maupun pusat
mengakibatkan semakin pentingnya menghimpun energy dari seluruh sector
pembangunan perkotaan. Strategi PBB adalah mendukung enabling strategies dan
merekomendasikan kepada pemerintah negara2 anggota untuk memberikan
sumber daya dan perhatian langsung agar dapat menyediakan bahan
bangunan, infra-struktur dan keuangan untuk pembangunan perumahan. Harus
dihindari pembangunan proyek2 bergengsi yg menghabiskan biaya tinggi
seperti apartemen mewah dan perumahan eksklusif yg hanya menguntungkan
segelintir orang, namun memberikan beban besar kepada yg lain.
Pemerintah
harus memberikan perhatian utamanya untuk meningkatkan pasokan tanah di
perkotaan, menyesuaikan peraturah dan hukum untuk memenuhi kebutuhan
dan memperbaiki kondisi tempat tinggal untuk sector informal,
meningkatkan kualitas infra-struktur yn sudah ada, menjamin hak2 tanah
dan melindungi penduduknya dari pembongkaran rumah secara paksa.
Sumber gambar : beberapa dari Google
Tentang Saya:
Christie Damayanti. Just a stroke survivor and cancer survivor, architect, 'urban and city planner', traveller, also as Jesus's belonging. Follow me on Twitter
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 Responses to “Manajemen Fisik Kota Jakarta (5)”
Posting Komentar