Seperti yg ada di Bagian : 1, pada umumnya kota2 di Indonesia tumbuh dan berkembang dari kumpulan mesyarakat yg mula2 membentuk desa dan lama2 berkembang menjadi sebuah kota. Jadi bukan merupakan kota yg di desain sejak awal seperti Washington ataupun Canberra.

Washington dan Canberra adalah salah satu kota yg ‘di desain’ khusus, sehingga semua serba teratur.

Perkembangan kota tersebut berjalan dengan sendirinya tanpa aturan2 yg membatasi, sehingga tumbuh menjadi tidak terkoordinir. Selain pada saat itu mmg belum ada suatu system manajemen yg mengaturnya., tetapi juga Indonesia masih merupakan Negara jajahan bangsa barat yg tidak terlalu peduli akan nasib Negara jajahannya di masa yg akan datang.

Setelah kemerdekaan, mmg Jakarta masih membenahi diri, tidak memikirkan tentang desain kotanya. Keadaan spr ini terus bertahan hingga awal tahun 1970-an, dimana kita mulai membutuhkan suatu lingkungan hidup yg lebih memadai.

Keinginan utk membenahi wajah kota Jakarta mulai terrealisasi pada thuan 1972. Konsep utamanya adalah mengatur pertumbuhan kota fisik ( meliputi pembangunan infra-struktur, perumahan dan gedung2 bertingkat ) agar tidak ada bentrok / atau paling sedikit mengurangi pertentangan antara masyarakat yg masing2 menginginkan keuntungan maksimum untuk dirinya sendiri.

Untuk itu Pemda membutuhkan suatu wadah manajemen yg khusus menangani pertumbuhan fisik kota dimana wadah tersebut bertugas untuk mengarahkan pembangunan demi mencapai kesejahteraan warganya.

UU No.11 tahin 1990 menetapkan bahwa Jakarta sebagai ibu kota Negara dan Jawa Barat sebagai penyangga ibukota. Untuk itu, seharusnyalah Pemda memberikan dana yg cukup untuk pembentukkan Jakarta. Sekarang ini, mmg ternyata belum ada badan khusus yg mengurus segala permasalahan kota Jakarta, sehingga masalah2 yg timbul tdk dpt tertangani dgn baik, termasuk malasalah pembangunan fisik kota.

Selain itu masalah2 umum kota besar seperti macet, polusi, drainage yg tdk baik juga dpt mengakibatkan problem serius yg bila tidak segera dipikirkan jalan keluarnya, akan datap menghambat lajunya pertumbuhan kota.

 

Macet parah!

Coba lihat : berapa banyak jalan2 di Jakarta yg di bangun sementara mobil2 baru terus berdatangan? Saya kira jalan2 baru hanya mencapai 5% dibandinkan pertumbuhan kendaraan. Lalu, bagaimana ttg selalu ‘diperbaikinya’ sluran bawah tanah, sementara perbaikan itu tidak komprehensih ( misalnya : perbaikan saluran gorong2, sementara saluran kabel2 belum dipikirkan, shg hasilnya ‘gali-tutup-gali lagi-tutup lagi )?.Banyak yg harus dipikirkan bagi Pemda …..

 

Galian jalan yg selalu ‘menghantui’ warga kota, krn menjadi macet. Dan pekerjaannya lama !

Bila memang di Jakarta tidak ada lagi tempat untuk membuat jalan, tidak ada salahnya membuat jalan layang !

Masalah lain adalah laju pertumbuhan penduduk. Fisik Jakarta ternyata tidak mampu membendung lagu pertumbuhan penduduk, sehingga Jakarta menjadi kota yg rawan kejahatan. Akhirnya, pembangunan fisik Jakarta mempunyai konsep menyebar ke daerah sekitar Jakarta ( Jabotabek ). Banyak fasilitas yg dibangun di daerah subsurb, yg diharapkan suburd2 ini dapat menekan arus penduduk yg mau ke Jakarta.

Pererencanaan suburb juga harus ditinjau dan dianalisa sesuai dgn kebutuhan masyarakat, sehingga merasai tertarik untuk tinggal dan memenuhi kebutuhannya hanya di surburb, seperti misalnya yg sudah dipelopori oleh Lippo Grup dgn konsep Lippo Village di Karawaci.

Mix used, semua ada : tempat tinggal, sekolah, pasar, rumah sakit, universitas, industry,mall, taman, dll.

Jakarta telh mempunyai konsep dan rencana mengenai pertumbuhan kota disebut Rencana Umum Tata Ruang ( RUTR ) tahun 2005, 2010 dan yg terakhir tahun 2030 ( belum di sahkan oleh Pemda ). Beberapa ketetapan adalah :

Tapi kenyataannya RUTR banyak dilanggar oleh sekelompok masyarakat / oknum yg menginkan keuntungan sebesar2nya bagi diri sendiri. Hal ini pasti mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam, seperti misalnya, daerah selatan Jakarta yg dibatasi perkembangannya dgn tujuan sebagai daerah peresapan air, ternyata banyak bermunculan bangunan2 liar tanpa ijin / ataupun dengan ‘ijin’ dibwah tangan. ( Bangunan2 liar, bukan hanya daerah sulm, tapi juga bangunan2 bagus dan kokoh tapi tdk ada ijin ).

Akibat yg timbul, bahwa daerah resapan air akan berkurang, sehingga mengakibatkan banjir. Keberadaan air laut yg sekarang sudah mencapai Monas antara lain disebabkan karena masyarakat kurang / tidak mengindahkan peraturan2 ttg pembangunan yg ada. 

Tetapi selain itu ternyata Jakarta juga membutuhkan analisa mengenai :

Kebutuhan2 inilah yg belum tercantum dalam konsep RUTR. Semua masalah ini sebenarnya dapat ditanggulangi dgn adanya system manajemen yg tepat untuk mengaturnya, tetapi juga harus ditunjang dengan keuangan yg kuat, baik untuk merencanakan sesuatu maupun untuk memperbaiki yg sudah terlanjur ada. 

Penerimaan retribusi dari DP2B Jakarta, sebenarnya mempunyai peranan yg cukup besar dalam upaya menghimpun Pendapan Asli Daerah ( PAD ) di Jakarta. Tetapi kenyataannya pendapatan ini kurang bisa diandalkan karena banyak terjadi penyelewengan oknum2 tertentu. Untuk itu, mengembangan system manajemen terpadu, diharapkan mampu memperbaiki dan meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya perbaikan mutu fisik kota Jakarta.

Selain itu, Pembangunan Nasional yaitu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, juga harus mampu menciptakam iklim untuk mendorong pengusaha2 berpartisipasi di dalamnya. Kesejahteraan masyarakat tidak dicapai begitu saja, tetapi harus melalui perjuangan yg panjang dimana semuanya harus diatur dalam suatu wadah manajemen yg baik, khususnya bagi pembangunan fisik kota. Juga pada era globalisasi ini memerlukan sarana yg menunjang demi mengantisipasi segala permasalahan yg akan timbul dan Jakarta sebagai ibukota Negara diharapkan dapat menjadi kota yg bersih, nyaman, ibdah dan teratur, antara lain untuk menarik modal asik masuk ke Indonesia.

Wujud dari kehidupan kota Jakarta yg siap memasuki era globalisasi adalah antara lain bentuk fisik kota yg semakin berkembang, terutama pembangunan gedung2 perkantoran, pariwisata, ibdustri, apartemen, perumahan, dll.

Pembangunan gedung2 bertingkat ini harus diatur perkembangannya dan penyebarannya agar pertumbuhan kota Jakarta tetap dapat mengacu pada RUTR yg telah digariskan. Sebagai informasi, dapat diketauhi bahwa kegiatan pembangunan di Jakarta jumlahnya lebih kurang ada 16.000 proyek besar / kecil setiap tahunnya dan tersebar di berbagai pelosok kota.